Rabu (25/4/2018) merupakan hari yang menyenangkan bagi Budi Tanjung, seorang warga di Kelurahan Jatijajar, Tapos, Depok. Hari itu dinding saluran air di wilayah RT 06/RW 010 yang longsor telah diperbaiki oleh petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemkot Depok. “Terima kasih banyak atas perhatian dan bantuan yang diberikan,” kicau @btanjung yang di-mention ke akun @DinasPUPR, @pemkotdepok, dan @IdrisAShomad. Budi menyampaikan laporan lapangan tentang turap saluran air yang longsor pada hari Senin (23/4) pukul 17.23 sore. Laporan via Twitter itu ditujukannya kepada @satgas_SDA, @DinasPUPR, @pemkotdepok, dan @IdrisAShomad. Pada hari Selasa (24/4) jam 08.34 pagi laporan Budi direspon oleh @pemkotdepok: “@btanjung terima kasih, laporan kami sampaikan kepada @satgas_SDA dan @DinasPUPR untuk ditindaklanjuti.” Tanggapan itu di-cc juga ke @manto_dpk.
Esok harinya (25/4) sekitar pukul 12.07 siang, Budi sudah menyaksikan empat orang petugas Pemkot Depok sedang memperbaiki turap yang longsor. Dari linimasa itu, kita lihat laporan warga direspon Pemkot Depok dalam waktu 15 jam 11 menit. Lalu, perbaikan fasilitas publik yang rusak dilaksanakan satuan tugas terkait 27 jam 33 menit kemudian. Jadi, total waktu yang dibutuhkan aparat Pemkot Depok untuk merespon laporan warga sekitar 42 jam 44 menit atau kurang dari 2 hari (48 jam). Suatu prestasi yang patut diacungi jempol dan harus terus dipertahankan, dan bahkan ditingkatkan.
Di bawah kepemimpinan Walikota Mohammad Idris Abdul Shomad respon aparat Pemkot Depok dibuat lebih sistematis dan terkendali dengan aplikasi SIGAP (sistem terintergrasi untuk aspirasi dan pengaduan). “Saya berharap seluruh pegawai atau ASN di Kota Depok mulai hari ini untuk mengunduh aplikasi Sigap yang telah diluncurkan (25/4) sebagai salah satu langkah dan upaya memberikan pelayanan ke masyarakat dengan cepat dan mudah,” perintah Walikota Muhammad Idris didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Sidik Mulyono.
Selain sebagai salah satu upaya merespon berbagai persoalan yang kerap dihadapi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, kehadiran aplikasi Sigap diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN di Kota Depok sesuai dengan program yang telah direncanakan. Melalui aplikasi Sigap, seluruh lapisan masyarakat dapat menyampaikan berbagai keluhan dan masalah yang tengah dihadapi dalam mengurus keperluan, termasuk pengaduan hal sensitif (dengan merahasiakan identitas pelapor) yang ditujukan kepada pejabat tertentu.
Kesigapan aparat Pemkot adalah salah satu karakter Tatakelola Perkotaan (urban governance) yang disyaratkan UN-Habitat, yakni program di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang bertujuan membangun masa depan lebih baik bagi kondisi perkotaan di seluruh dunia. Tatakelola perkotaan menyediakan kerangka hukum, politik yang efisien, proses manajerial dan administratif yang memampukan pemerintah daerah untuk merespon kebutuhan warga. Tatakelola yang baik melibatkan berbagai institusi dan individu dalam pengelolaan kota sehari-hari, sehingga urusan kota bukan hanya monopoli birokrasi semata-mata, melainkan proses kolaboratif untuk merealisasikan agenda jangka pendek dan jangka panjang dari pembangunan kota.
Dalam era digital kiwari, tatakelola perkotaan merupakan perangkat lunak (sistem dan prosedur) yang memungkinkan perangkat keras (struktur dan aparat) perkotaan berfungsi secara efektif. Tatakelola efektif ditandai sifat demokratik dan inklusif (dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan), berjangka panjang dan terintegrasi, multi-skala dan multilevel, berciri teritorial (adaptasi lingkungan), kompeten dan sadar memanfaatkan perkembangan teknologi.
Menurut Kementerian Kominfo RI, Depok termasuk salah satu contoh dari 100 smart city di Indonesia yang digulirkan tahun 2018. Kota Cerdas adalah kota yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.
Tidak sembarang kota masuk kategori smart city, karena ada parameter yang harus dipenuhi, yakni: Kemampuan Keuangan Daerah (KKD), Kota/Kabupaten Berkinerja Tinggi, Indeks Kota Berkelanjutan, serta Indeks Kota Hijau. Pemerintah juga memasukkan faktor Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan, dan kesesuaian dengan program prioritas nasional (Nawa Cita). Sebagai realisasi smart city, Pemkot Depok mendukung inisiatif Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya yang berupaya menjadikan Rukun Warga (RW) 07 sebagai Kampung Cyber. Lurah Mekarjaya, Ahmad, memilih RW 07 lantaran wilayah tersebut memiliki keunggulan sumber daya manusia (SDM) dibandingkan wilayah lain. Warga di lingkungan itu mayoritas melek internet.
Mulai dari anak-anak yang tergabung dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) hingga warga dewasa memiliki kapasitas pengetahuan lebih di dunia digital. Kelurahan Mekarjaya menggandeng Dinas Kominfo Kota Depok untuk memasang jaringan wifi gratis. Dengan demikian, tidak ada sudut di lingkungan RW 07 yang tidak terjangkau jaringan internet. Hal itu, sejalan dengan Visi Kota Depok yang “Unggul, Nyaman dan Religius”.
Kota Depok menetapkan branding sebagai “Friendly City” (Kota Bersahabat). Dengan semboyan itu, Pemkot Depok merangkul segenap lapisan masyarakat, mulai sahabat anak dan keluarga, sahabat UKM, sahabat Petani, sahabat Muda-mudi, sahabat Lansia, sahabat Lingkungan, hingga sahabat Pengusaha. Sebagai bukti sahabat lanjut usia, misalnya, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok, Elly Farida, rutin menyapa para lansia di berbagai kelurahan dalam program Curhat Lansia. “Angka harapan hidup di Depok kini mencapai 74 tahun, salah satu yang tertinggi di Indonesia,” ungkap Bunda Elly.
Kinerja Pemkot Depok untuk mewujudkan visi dan misinya mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok. Dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Depok (25/04/2018), Ketua Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Hamzah, menyampaikan rekomendasi DPRD. “Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD menjunjung objektivitas dan tetap bersikap kritis konstruktif bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota Depok. Oleh karenanya kami memberikan apresiasi, pertama kepada Wali Kota Depok atas 28 prestasi Wali Kota maupun Pemerintah Kota Depok yang diperoleh pada tahun 2017 dari berbagai sumber pemberi penghargaan,” kata Hamzah.
DPRD Kota Depok juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Depok atas diraihnya penghargaan tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah (Opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP) yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Selanjutnya DPRD mengapresiasi segenap pemerintah dan masyarakat Kota Depok yang telah berhasil membawa Kota Depok meraih Piala Adipura untuk pertama kalinya pada 2017.
Sebelumnya, Pemkot Depok mendapat Anugerah Pangripta Nusantara (APN) atau penghargaan sebagai kota dengan perencanaan dan pencapaian pembangunan terbaik II tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Bukan sekadar penghargaan yang dikejar, tapi komunikasi publik yang akrab dan terbuka menjadi tujuan, sebagaimana pengakuan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
“Dalam masa kepemimpinan, Walikota Mohammad Idris dan Wakil Walikota Pradi Supriatna sangat kooperatif dengan media. Saat kami ingin meminta statement mengenai program kerja Kota Depok, langsung mendapatkan respon baik dari mereka,” jelas Kepala Seksi Kesejahteraan PWI Kota Depok, Rahmat Tarmuji, tatkala media gathering tahun lalu. Rahmat menuturkan, bukti keterbukaan informasi yang telah berhasil dijalankan Pemkot Depok adalah dengan adanya portal berita resmi milik pemerintah. Hal tersebut sangat membantu para wartawan untuk mencari informasi terkait kegiatan dan program Pemkot Depok.
Ada lagi, testimoni dari mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafi’i Djamal yang terekam dalam posting di media sosial. “Saya senang diundang dalam acara Komunitas Alumni ITB di Depok. Ada semangat "glocal" (global-local) yang saya temui. Berpikir global bertindak lokal. Apalagi di situ saya bisa mendengar KH Moh Idris MA selaku Walikota Depok berkisah tentang visi “Zero Waste” dan “Smart City” Kota Depok yang ia ingin kembangkan. Kebetulan beliau baru dua bulan jadi Walikota. Jadi masih fresh,” tulis Jusman dalam dinding Facebooknya.
Ide tentang Zero Waste amat menarik, karena Jusman dulu sempat mencanangkan program “roadmap to zero accident” dalam sistem transportasi nasional, tahun 2007. Waktu itu, semua orang bilang: “Ah omong kosong itu barang, mana mungkin ada Zero Accident.” Begitu juga ketika Walikota Depok bilang "zero waste" (tak ada limbah) pastilah semua berkerenyit jidatnya dan bertanya: "Apa mungkin?". Faktanya, dalam satu hari Kota Depok memproduksi sampah plastik dengan tonase yang besar. Volumenya dalam satu hari telah distudi mampu ditransformasikan menjadi pembangkit energi listrik, punya potensi yang cukup untuk menerangi lima kecamatan. Sementara di Depok ada 11 kecamatan. “Itu latar belakang ide zero waste. Mengubah limbah jadi pembangkit listrik. Supaya bebas BBM. Sebuah inovasi,” simpul Jusman.
Berbagai kesaksian dan bukti lapangan menandai optimisme dalam peringatan 19 tahun Kota Depok. Walikota Mohammd Idris melanjutkan tradisi kepemimpinan yang telah dirintis Badrul Kamal (1999-2006) dan Nur Mahmudi Ismail (2006-2016). Sebenarnya sejarah Depok kontemporer telah dimulai sejak Walikota Administratif dijabat Mochammad Rukasah Suradimadja (1982-1984). Berkat dukungan dan kolaborasi beragam pihak, kini Depok semakin sigap, cerdas dan bersahabat dengan seluruh komponen masyarakat.
